Berita
Ikuti perkembangan terbaru, rilis resmi, dan publikasi ilmiah terkait akselerasi eliminasi Tuberkulosis di Indonesia.
INFORMASI TERKINI
Pengumuman
Pemberitahuan, agenda kegiatan, dan informasi penting terbaru terkait Kelompok Kerja SiGaP TB.
Belum ada pengumuman tersedia.
Pokja SiGaP TB Perkuat Implementasi One Stop Service untuk Skrining dan Diagnosis TB di Puskesmas
Jakarta, 30 Januari 2026 — Kelompok Kerja Skrining dan Diagnosis untuk Penuntasan Tuberkulosis (Pokja SiGaP TB) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi dan Finalisasi Petunjuk Teknis One Stop Service (OSS) TB di Puskesmas pada 29–30 Januari 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring tersebut menjadi forum koordinasi untuk memperkuat kebijakan skrining dan diagnosis TB sekaligus memfinalisasi petunjuk teknis pelaksanaan OSS TB di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Rapat yang dipimpin oleh Prof. Bachti Alisjahbana dari Pokja SiGaP TB diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai unsur. Agenda pembahasan mencakup pembaruan program TB dan rencana implementasi OSS, rekomendasi WHO mengenai skrining dan diagnosis TB, hasil interim penelitian EVIDENT dan Bank Dunia, orientasi Pokja SiGaP TB, pembahasan kebijakan pelaksanaan OSS TB di puskesmas, hingga pembahasan dan finalisasi rancangan petunjuk teknis. Dalam arahannya, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2) menekankan pentingnya peran Pokja SiGaP TB dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan dan teknis yang kuat, aplikatif, serta berbasis bukti ilmiah. Pokja juga diharapkan menjadi pusat rujukan informasi mengenai perkembangan teknologi skrining dan inovasi diagnostik TB, memberikan masukan strategis terhadap efektivitas implementasi inovasi di lapangan, serta mendukung pengambilan kebijakan nasional dalam percepatan penemuan kasus dan penuntasan TB. Penguatan intervensi menjadi perhatian penting dalam pembahasan program TB. Berdasarkan paparan program, capaian penemuan kasus TB masih perlu ditingkatkan. Baru dua provinsi yang disebut telah mencapai target penemuan kasus, sementara 11 provinsi prioritas menyumbang sekitar 80% beban kasus TB di Indonesia. Pemerintah juga mendorong peningkatan cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) serta mengupayakan inovasi skrining dan diagnosis melalui pemanfaatan X-ray dan NPOC dalam kerangka OSS TB. Dari sisi rekomendasi global, WHO Indonesia mendorong pendekatan inovatif dalam skrining dan diagnosis TB. Kelompok dengan risiko tertentu, seperti kontak serumah dan kontak erat, orang dengan HIV, warga binaan pemasyarakatan, pengungsi, serta pekerja tambang yang terpapar silika, menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam skrining TB. WHO juga menyoroti karakteristik alat skrining yang ideal, yaitu mudah digunakan, bersifat non-invasif, membutuhkan pelatihan dan sumber daya minimal, memiliki waktu penyelesaian yang singkat, serta terjangkau. Pembahasan juga menyoroti pentingnya merancang algoritma skrining yang mampu menyeimbangkan akurasi dan keterjangkauan. Dalam paparan WHO, skrining dapat dilakukan secara satu langkah maupun multilangkah, baik secara serial maupun paralel. Skrining paralel berpotensi menemukan lebih banyak terduga dan kasus TB, namun membutuhkan biaya yang lebih besar, sedangkan pendekatan sekuensial dinilai dapat memberikan akurasi yang mendekati pendekatan paralel dengan biaya yang lebih cost-effective. Perkembangan teknologi diagnostik juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Pembaruan rekomendasi diagnostik WHO 2026 mencakup teknologi seperti NPOC-NAAT, teknologi targeted next-generation sequencing (tNGS), tongue swab, dan pooling sputum. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan pemeriksaan molekuler NPOC menjadi salah satu komponen yang dipertimbangkan dalam pengembangan layanan skrining dan diagnosis TB di tingkat primer. Dukungan terhadap pemanfaatan NPOC juga diperkuat oleh hasil interim penelitian yang dipaparkan dalam rapat. Studi EVIDENT yang dilakukan EVIDENT RC3ID menunjukkan bahwa beberapa pendekatan pemeriksaan NPOC, termasuk penggunaan usap lidah dan sputum, memberikan hasil yang menjanjikan. Dalam laporan tersebut, penggunaan MiniDock pada sampel usap lidah dan sputum menunjukkan sensitivitas dan spesifisitas di atas batas minimal WHO, sementara deteksi kasus TB menggunakan kedua jenis spesimen tersebut dilaporkan tidak inferior dibandingkan Xpert. Pemeriksaan dengan MiniDock juga dilaporkan memiliki waktu untuk memperoleh hasil yang lebih singkat serta biaya penggunaan yang lebih rendah dibandingkan Xpert. Penelitian Bank Dunia turut memberikan perspektif terhadap implementasi OSS TB dengan mengevaluasi efektivitas biaya dan diagnostic yield dari penggunaan jenis spesimen yang berbeda, termasuk usap lidah dan usap sputum. Penelitian tersebut juga bertujuan mengidentifikasi keterlambatan diagnosis dan inisiasi pengobatan serta memberikan masukan untuk meningkatkan pelaksanaan OSS di masa mendatang. Dari hasil interim yang dipaparkan, algoritma NPOC-first dan CXR-first menunjukkan perbedaan dalam jumlah kasus TB yang teridentifikasi. Selain teknologi, kesiapan implementasi di puskesmas menjadi perhatian dalam pembahasan rancangan juknis. Peserta menyoroti kebutuhan untuk memastikan alur pemeriksaan dapat dilaksanakan secara realistis, termasuk waktu pemeriksaan, kebutuhan rekomendasi radiologis untuk pemeriksaan X-ray, integrasi dengan skrining aktif dan pasif, serta mekanisme triage di fasilitas pelayanan kesehatan. Pembahasan juga mencakup pengaturan pemberian TPT agar diberikan kepada kelompok yang telah memenuhi kriteria, bukan semata-mata berdasarkan tidak adanya gejala TB. Aspek diagnosis pada kelompok anak juga menjadi perhatian. Dalam diskusi, peserta membahas penggunaan pemeriksaan thorax sebagai pemeriksaan penunjang, khususnya pada kelompok tertentu, serta potensi pemanfaatan spesimen non-dahak seperti usap lidah. Tongue swab dinilai memiliki potensi untuk membantu diagnosis pada anak yang mengalami kesulitan mengeluarkan dahak, meskipun sensitivitasnya perlu menjadi pertimbangan. Karena itu, dahak tetap diupayakan apabila memungkinkan, sementara usap lidah dapat dipertimbangkan ketika pengambilan dahak tidak memungkinkan. Dari rangkaian pembahasan selama dua hari, Pokja SiGaP TB menyepakati beberapa poin penting. WHO pada saat rapat belum dapat menyampaikan secara resmi rekomendasi final terkait penggunaan NPOC untuk diagnosis TB yang akan diterbitkan, namun hasil studi EVIDENT dan Bank Dunia menunjukkan hasil yang cukup baik terkait penggunaan NPOC dalam diagnosis TB. Berdasarkan pembahasan tersebut, Pokja SiGaP TB mendukung percepatan implementasi OSS TB. Sebagai tindak lanjut, Pokja SiGaP TB akan menyusun rencana kerja dan jadwal pertemuan rutin, menyusun nota rekomendasi terkait pelaksanaan OSS TB untuk skrining dan diagnosis TB di puskesmas berbasis bukti ilmiah dan konteks implementasi nasional, serta menyelesaikan draf final petunjuk teknis. Juknis tersebut mencakup pelaksanaan skrining dan diagnosis TB di puskesmas, termasuk integrasi pemanfaatan X-ray dan pemeriksaan molekuler NPOC. Melalui koordinasi dan finalisasi tersebut, Pokja SiGaP TB menempatkan penguatan skrining dan diagnosis sebagai bagian penting dalam percepatan penemuan kasus TB. Integrasi pendekatan skrining, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan molekuler NPOC, serta penguatan tata laksana di fasilitas pelayanan kesehatan primer diharapkan dapat menjadi landasan implementasi OSS TB yang berbasis bukti dan sesuai dengan konteks pelayanan kesehatan di Indonesia.
Pokja SiGaP TB Membahas Alat Diagnostik NPOC TB
Bandung, 11 Juni 2026 — Kelompok Kerja Sistem Informasi Gerakan Percepatan Eliminasi Tuberkulosis (Pokja SiGaP TB) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar diskusi lanjutan mengenai pembahasan spesifikasi alat diagnostik molekuler Near Point-of-Care (NPOC) TB, Kamis (11/6). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti sekitar 30 peserta. Diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya memfinalisasi spesifikasi teknis alat diagnostik molekuler NPOC TB agar selaras dengan rekomendasi terbaru World Health Organization (WHO), memenuhi ketentuan legalitas dan tata kelola pengadaan, serta dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan alat secara lebih luas. Dalam pembahasan, Tim Kerja TB turut menyampaikan perkembangan rencana pengembangan NPOC di Indonesia. Pengadaan alat direncanakan melalui sejumlah sumber pendanaan, antara lain APBN, Global Fund, dan SOPHI Project yang didukung World Bank. Sebelumnya, pengadaan melalui APBN 2025 telah dilaksanakan di 100 puskesmas dan alat mulai beroperasi pada Januari–Februari 2026. Sementara itu, pengembangan berikutnya mencakup pengadaan melalui APBN 2026, Global Fund, serta rencana perluasan penggunaan NPOC di ribuan puskesmas melalui skema pendanaan yang tersedia. Pembahasan spesifikasi juga mempertimbangkan perkembangan rekomendasi WHO pada 2026. Salah satu perubahan penting adalah diperkenalkannya kelas teknologi NPOC-NAAT (Near Point-of-Care Nucleic Acid Amplification Test) dalam rekomendasi terbaru. Perubahan tersebut menjadi salah satu dasar penyesuaian spesifikasi teknis yang sebelumnya telah mengalami perubahan dari pendekatan berbasis merek menuju performance specification, sehingga persyaratan alat lebih berorientasi pada kinerja dan tidak terkunci pada satu merek tertentu. Dalam rancangan spesifikasi yang dibahas, NPOC-NAAT diarahkan untuk mendukung pemeriksaan awal diagnosis TB, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan primer atau lokasi yang dekat dengan pasien. Sistem pemeriksaan menggunakan metode amplifikasi asam nukleat (NAAT) untuk mendeteksi Mycobacterium tuberculosis complex, dengan sistem otomatis atau semiotomatis dan kompleksitas operasional yang lebih rendah dibandingkan Low-Complexity Automated NAAT (LC-aNAAT). Sejumlah parameter teknis utama turut menjadi perhatian dalam diskusi. Alat yang akan digunakan ditargetkan memiliki waktu pemeriksaan hingga hasil tersedia maksimal 60 menit, kapasitas 1–4 tes per pemeriksaan, serta dapat menggunakan spesimen sputum dan/atau spesimen non-sputum yang direkomendasikan WHO. Sistem pengujian juga dipersyaratkan menggunakan desain tertutup berbasis cartridge atau chip untuk meminimalkan risiko aerosol dan kontaminasi silang. Selain aspek pemeriksaan, kemampuan konektivitas dan pengelolaan data menjadi bagian dari spesifikasi yang dibahas. Alat diharapkan mampu menyimpan, menampilkan, dan mengekspor hasil pemeriksaan secara elektronik serta mendukung konektivitas dengan sistem informasi pelaporan Kementerian Kesehatan sesuai kebutuhan program. Persyaratan ini menjadi penting untuk mendukung pengelolaan data hasil pemeriksaan dan pelaporan dalam pelaksanaan program TB. Dari sisi operasional, alat dirancang agar ringkas, portabel, mudah dipasang, dan dapat digunakan tanpa memerlukan instalasi laboratorium khusus untuk operasional rutin. Prosedur pemeriksaan setelah preparasi sampel juga ditargetkan tidak lebih dari tiga langkah utama dan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan. Rapat kemudian menyepakati bahwa spesifikasi teknis NPOC TB akan direvisi menggunakan pendekatan performance specification dengan mengacu pada rekomendasi WHO terbaru. Sejumlah parameter yang dinilai tidak memiliki acuan tertulis atau tidak relevan untuk spesifikasi alat akan dihapus atau disesuaikan. Peserta juga menyepakati penyeragaman terminologi dalam dokumen serta melengkapi dokumen spesifikasi final dengan lembar pengesahan bertanda tangan digital sebelum digunakan sebagai dasar pengadaan. Sebagai tindak lanjut, Tim Kerja TB akan merapikan dokumen spesifikasi teknis final, mendistribusikan lembar pengesahan untuk ditandatangani secara digital, serta menyusun surat resmi kepada Inspektorat Jenderal yang memuat kronologi perbedaan spesifikasi antara pengadaan 100 unit dan 500 unit. Selain itu, akan disusun SOP atau tata laksana pemilihan modalitas diagnostik yang mencakup mekanisme persetujuan produk baru oleh SiGaP sebelum digunakan dalam program. Melalui pembahasan dan tindak lanjut tersebut, finalisasi spesifikasi NPOC TB diharapkan dapat mendukung tersedianya perangkat diagnostik yang sesuai dengan kebutuhan layanan, memenuhi persyaratan teknis dan regulasi, serta memperkuat upaya percepatan diagnosis TB di fasilitas pelayanan kesehatan primer.